1866657
Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus
Hasanuddin kembali menolak rencana mengikutsertakan TNI dalam menangani
aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
bersubsidi. "Sekali lagi kami ingatkan agar pemerintah tidak gegabah
menghadapkan prajurit TNI dengan rakyat yang sedang berjuang untuk
kehidupannya menentang kenaikan harga BBM," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (27/3).
Menurut mantan Kepala Staf Garnisun Ibukota ini, Disamping pelanggaran terhadap UU TNI NO 34/2004 juga bisa terjadi kesalahan teknis dalam penanganan yang dilakukan oleh para prajurit dilapangan , karena selama era reformasi ini mereka tidak dilatih dan dilengkapi sebagai pasukan anti huru hara .
"Kalau kemudian ada prajurit yang latah, bisa saja kemudian timbul korban dipihak rakyat . Kalau ini terjadi maka dapat berkembang menjadi sebuah perlawanan dari menolak naiknya harga BBM menjadi isu lain, kata Wakil ketua komisi 1 DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ditambahkan olehnya, Jika TNI diperbantukan dalam menangani ketertiban masyarakat maka harus ada keputusan politik negara. "Keputusan negara itu bisa saja berbentuk keputusan kepala negara setelah mendapat persetujuan DPR untuk perang," kata Tb Hasanuddin. (ARI)
Menurut mantan Kepala Staf Garnisun Ibukota ini, Disamping pelanggaran terhadap UU TNI NO 34/2004 juga bisa terjadi kesalahan teknis dalam penanganan yang dilakukan oleh para prajurit dilapangan , karena selama era reformasi ini mereka tidak dilatih dan dilengkapi sebagai pasukan anti huru hara .
"Kalau kemudian ada prajurit yang latah, bisa saja kemudian timbul korban dipihak rakyat . Kalau ini terjadi maka dapat berkembang menjadi sebuah perlawanan dari menolak naiknya harga BBM menjadi isu lain, kata Wakil ketua komisi 1 DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ditambahkan olehnya, Jika TNI diperbantukan dalam menangani ketertiban masyarakat maka harus ada keputusan politik negara. "Keputusan negara itu bisa saja berbentuk keputusan kepala negara setelah mendapat persetujuan DPR untuk perang," kata Tb Hasanuddin. (ARI)
Sumber : berita.liputan6.com
